Deklarasi Jakarta

Kekacauan sepakbola nasional sejak menjelang lengsernya Nurdin Halid, Kongres Luar Biasa, munculnya Komite Normalisasi hingga akhirnya Djohar Arifin dikursi PSSI 1 menuju jalan yang panjang. Bahkan jika ditarik jauh ke belakang saat adanya Kongres Sepakbola Nasional yang dicetuskan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menginspirasi lahirnya Liga Primer Indonesia ( LPI ) maka sudah lebih dari setahun sepakbola Indonesia dilanda ketidakjelasan.

Perombakan format kompetisi sekaligus penghapusan strata klub Indonesia, dualisme klub yang diputuskan secara tidak fair, tudingan PSSI terhadap Alfred Riedl yang dikontrak secara pribadi menjadi bibit – bibit kekacauan di era Djohar – Farid Rahman.

Kata “profesional” yang menjadi senjata andalan PSSI sekarang rupanya sudah tidak mempan lagi sebagai peredam keresahan klub – klub sepakbola Indonesia. Pantas karena klaim profesional hanyalah sebuah pengakuan tanpa bukti.

Alur cerita kini memuncak karena pengprov PSSI dan klub – klub berbagai divisi di Indonesia telah melaksanakan Rapat Akbar Sepakbola Nasional ( RASN ) yang menuntut agar Kongres Luar Biasa diadakan untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia dari kehancuran.

452 anggota PSSI yang hadir dalam Rapat Akbar di Hotel Pullman Jakarta (18/12) ini menumpahkan aspirasi mereka dalam 5 butir sikap yang terangkum dalam Deklarasi Jakarta :

DEKLARASI JAKARTA
1. Menyampaikan mosi tidak percaya kepada Djohar Arifin Husin (Ketua Umum PSSI), Farid Rahman (Wakil Ketua Umum), Sihar Sitorus (anggota Komite Eksekutif PSSI), Mawardi Nurdin (anggota Komite Eksekutif PSSI), Widodo Santoso (anggota Komite Eksekutif PSSI), Tuti Dau (anggota Komite Eksekutif PSSI), Bob Hippy (anggota Komite Eksekutif PSSI) karena dinilai tidak kredibel menjalankan organisasi PSSI dan melakukan pelanggaran terhadap? statuta PSSI dan tidak menjalankan hasil keputusan kongres tahunan tahun 2011 di Bali.

2. Meminta untuk diselenggarakan KLB PSSI dengan agenda pemilihan Ketum, Waketum dan anggota Komite Eksekutif PSSI? paling lambat 30 Maret 2012.

3. Meminta kepada PSSI untuk memberikan jawaban terhadap diselenggarakannya KLB PSSI tersebut pada poin 2, selambatnya 23 Desember 2011.

4. Membentuk Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia yang terdiri Tony Apriliani (ketua), La Nyalla M Mattalitti, Roberto Rouw, Erwin Dwi Budiawan, Benhur Tommy Mano, M Farhan, Dody Alex Nurdin, FX Hadi Rudyatmo, Sumaryoto, Hardi, Benny Dolo, yang memiliki tugas untuk memastikan diselenggarakannya KLB PSSI tersebut. Dan apabila PSSI tidak bersedia, maka dengan ini kami? memberikan kewenangan penuh kepada Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia untuk menyelenggarakan KLB PSSI sesuai Statuta PSSI.

5. Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia juga akan bertugas menjalankan roda organisasi PSSI sesuai hasil kongres II di Bali termasuk memproteksi kredibilitas dan integritas PSSI dan anggotanya sampai dengan terpilihnya Komite Eksekutif PSSI yang baru.

Deklarasi yang merupakan aspirasi para pemilik suara PSSI ini nyatanya gagal diserahkan langsung kepada Djohar Arifin Husin selaku ketua umum PSSI. Karena Sang Ketua rupanya tidak ada ditempat.

Kongres Bali merupakan fakta yang terus – terusan dibantah oleh PSSI kabinet Djohar Arifin nyatanya menjadi senjata makan tuan bagi PSSI. Kongres yang menghasilkan keputusan saham Liga Super Indonesia sebanyak 99% milik klub peserta 1 % PSSI, dan Liga Super Indonesia diisi oleh 18 klub, dikelola oleh PT.Liga Indonesia, diingkari oleh PSSI dengan mencabut mandat PT.Liga Indonesia dan menggantinya dengan PT.Liga Prima Sportindo.

Dendam ternyata berujung kebodohan. Itulah yang dilakoni oleh PSSI. Merasa mempunyai sebuah konsep “matang” dalam membangun sepakbola Indonesia maka semua yang dianggap warisan pengurus terdahulu ditebang. Padahal PSSI sendiri tidaklah siap dengan konsep mereka membangun sepakbola Indonesia dari awal. Perombakan kompetisi, penghapusan strata klub sepakbola, dualisme klub,promosi gratis kepada klub – klub tertentu menjadi bara api yang tak bisa dipadamkan oleh PSSI.

Ketidaksiapan mereka menggelar kompetisi semakin terlihat dengan pengaturan jadwal yang kacau dan sepinya sponsor.

Kebodohan PSSI adalah dengan mengingkari keputusan kongres yang diganti dengan keputusan rapat exco. Alasan PSSI karena anggota exco adalah perwakilan suara pengprov PSSI se-Indonesia. Logika yang sederhana namun salah besar. Tak mungkin keputusan sidang paripurna diganti oleh sidang komisi. Kenapa tidak Djohar Arifin, jika ingin menganulir keputusan Kongres Bali, segera melakukan Kongres sesaat setelah dia terpilih? Inilah pelanggaran statuta oleh PSSI.

Kini jalan semakin terjal bagi PSSI. Suara – suara resah sudah lantang, suara – suara kecewa sudah terdengar. Jika saya bertemu Djohar Arifin saya akan berkata :

“Pak Pilihannya ada 2 yaitu menangkap aspirasi klub – klub dan melaksanakannya atau menganggap semua angin lalu saja? Jika pilihan terakhir yang diambil maka nasib Bapak tidak akan jauh berbeda dengan Nurdin Halid yang tidak mau mendengarkan aspirasi para pemilik suara. Kedua pilihan ini konsekuensinya seumur hidup. Pilihan pertama nama Bapak akan harum seumur hidup, pilihan kedua nama Bapak akan diingat sebagai otak kekacauan seumur hidup.”

Pilihan mana yang akan diambil PSSI. Wait N See.

sumber : http://www.antaranews.com

http://www.bolabob.com

Published by

catatanbujangan

masih bujangan sampai saat blog ini dibuat

One thought on “Deklarasi Jakarta”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s