#Menolakturnamen , Akan Terwujud?

Pembekuan yang belum dicabut, sepakbola nasional dihidupkan lewat turnamen – turnamen yang diselenggarakan pihak diluar PSSI. Pemain yang mencoba bertahan terus berpenghasilan, dan klub yang masih berani mengeluarkan dana membeli pemain baru hanya untuk menjalani turnamen singkat.

Situasi yang nampak didepan mata kita dalam  masa sanksi FIFA terhadap PSSI akibat pembekuan Menpora adalah carut marut. Turnamen – turnamen memang terus bermunculan, namun tidak menghadirkan sesuatu yang stabil dan berkelanjutan. Pun juga tidak menghadirkan keseimbangan karena turnamen butuh gengsi agar mempunyai daya jual sehingga klub – klub yang diundang pun rata – rata adalah klub yang bermain di Indonesia Super League dan QNB League.

Sejak kompetisi resmi dihentikan dan PSSI dibekukan, para pemain menjadi sorotan berbagai media. Hal yang menjadi bahasan utama adalah ketika mereka tidak bekerja sebagai pesepakbola apa yang akan mereka kerjakan, darimana mereka terus mengasapi dapur mereka. Ada yang menjadi tukang ojeg, ada yang menjadi penjaga wahana permainan anak, sebagian memilih menerima undangan klub amatir tingkat Kabupaten / Kota untuk bermain di kompetisi tarkam rata – rata hanya beberapa pertandingan dan tanpa kontrak yang melindungi mereka. Para pemain adalah korban nyata perselisihan Menpora dengan PSSI.

APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia) sebagai tempat bernaung para pemain sepakbola Indonesia diawal pembekuan PSSI menyatakan sikap mendukung Menpora membekukan PSSI dengan syarat kompetisi tetap berjalan. Selintas sikap ini menyatakan tak peduli siapapun yang menggagas kompetisi yang penting mereka tetap bisa berpenghasilan. Sikap ini dinyatakan pada sekitar bulan April 2015.

Sikap yang sangat mudah dikritisi karena sebagai pemain mereka tentu harus menjalani dan dilindungi peraturan FIFA tentang Status dan Transfer Pemain. Sedangkan satu – satunya lembaga yang diwajibkan menjalankan peraturan ini adalah federasi sepakbola di setiap negara dalam hal ini PSSI. Lembaga diluar PSSI bisa saja menjalankan peraturan ini tetapi lembaga tersebut tidak mempunyai pengesahan yang dimiliki PSSI. Jika dijalankan diluar lembaga resmi tentunya apapun efek yang ditimbulkan dari proses transfer yang merugikan pemain akan sulit untuk ditempuh  dan dipertanggung jawabkan melalui jalur yang seharusnya.

Selang dua bulan pada akhir bulan Juli 2015, APPI merubah sikap meminta Menpora mencabut pembekuan PSSI. Kembali mereka memberikan syarat yang intinya melibatkan pemerintah dalam pengawasan aktifitas organisasi PSSI dan kompetisi. Bahkan APPI menyatakan jika PSSI melakukan kesalahan, Pemerintah berhak memberikan sanksi.

Syarat yang wajar, hanya mereka lupa bahwa awal mula perseteruan ini adalah independensi PSSI yang diusik Menpora. Syarat APPI tidaklah menyelesaikan masalah bahkan jika Menpora mencabut pembekuan PSSI dan menerima syarat APPI, tentunya menyimpan bara didalam sekam yang sewaktu – waktu akan kembali berkobar dan menghanguskan kembali sepakbola nasional.

Berbagai turnamen digelar. Tiga yang menjadi sorotan nasional adalah Piala Kemerdekaan, Piala Presiden dan saat ini masih berjalan Piala Jenderal Sudirman. Para pengurus APPI terlibat dalam turnamen – turnamen ini. Tidak pandang level Kabupaten/Kota, nasional, hingga yang levelnya tak jelas pun diikuti.

APPI_Deklarasi

Minggu lalu, 15 Januari 2016, Media – media berita online memberitakan APPI menghimbau pesepakbola Indonesia memboikot turnamen. Menjelang bulan Februari 2016 ada tiga turnamen yang akan dilaksanakan yaitu Piala Gubernur Kaltim, Marah Halim Cup dan Piala Walikota Padang. Himbauan ini tertuang dalam enam poin deklarasi yang intinya menolak bermain turnamen karena turnamen – turnamen yang ada selama ini tidak memberikan kepastian kepada pemain, juga banyak pemain yang tidak kebagian turnamen, dan meminta digulirkan kompetisi profesional oleh siapapun pihak yang berminat asal ada persetujuan dari pemerintah.

Melihat inti dari deklarasi tersebut rasanya ini adalah sesuatu yang telat dinyatakan. Bahkan para pengurus EXCO APPI pun telah beberapa kali tampil diturnamen. Kenapa baru sekarang mereka peduli akan nasib pesepakbola lain dari divisi utama dan dibawahnya? apakah tabungan mereka sudah cukup? atau lama – kelamaan nilai kontrak turnamen mereka turun?. Tentunya ini memang masalah personal dan sulit untuk diketahui pasti.

Hal lain dari deklarasi ini adalah mengenai operator kompetisi. Secara jelas mereka tidak menyebutkan nama PT.Liga sebagai operator kompetisi resmi PSSI, yang berarti mereka tidak mendesak Menpora segera mencabut pembekuan PSSI. Mungkin ini kembali ke sikap awal pada April 2015 mendukung Menpora.

Pagi tadi, saya melihat tagar #menolakturnamen di akun resmi twitter wakil presiden APPI. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Ahmad Bustomi dan Firman Utina sebagai anggota exco APPI akan mengikuti mencantumkan tagar dan menolak bermain karena kedua klub yang mereka bela akan segera bermain di Piala Gubernur Kaltim pada awal bulan Februari 2016. Ah ternyata dua klub yang dibela Presiden dan Wakil Presiden APPI pun ikutan, jadi bagaimana mas Popon?

Sebetulnya APPI sangat mempunyai nilai tawar dalam menyelesaikan konflik sepakbola nasional bahkan bisa mendamaikan kedua pihak. Tapi ya malah plin plan.

 

 

 

Published by

catatanbujangan

masih bujangan sampai saat blog ini dibuat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s